🌱Nihongo no Tane menyediakan dukungan linguistik khusus dari guru bahasa Jepang yang bersertifikat MEXT, mencakup segala hal mulai dari studi di Jepang dan kehidupan kampus hingga pekerjaan dan pengembangan karier di Jepang.

 

Kali ini, kami menjelaskan kebijakan baru untuk warga negara asing.

Perlu dicatat bahwa selain langkah-langkah yang lebih ketat, kebijakan koeksistensi juga telah diperkenalkan.

 

 

 

Arah Kebijakan Dasar

Pada tanggal 23 Januari 2026, pemerintah mengumumkan arah kebijakan baru terkait warga negara asing. Kebijakan ini menetapkan kriteria yang lebih ketat untuk penerimaan warga negara asing sambil juga mendukung integrasi mereka ke dalam masyarakat Jepang.

 

Peningkatan Persyaratan untuk Izin Tinggal Permanen dan Kewarganegaraan

Aspek paling menonjol dari kebijakan ini adalah peninjauan persyaratan untuk izin tinggal permanen dan kewarganegaraan (pembelian kewarganegaraan Jepang).

Berkenaan dengan status tinggal permanen, pembahasan sedang berlangsung untuk memperkenalkan persyaratan baru terkait kemampuan bahasa Jepang. Saat ini, sekitar 4 juta warga negara asing tinggal di Jepang, 20% di antaranya memiliki status tinggal permanen. Kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Jepang mungkin akan ditambahkan sebagai syarat untuk status tinggal permanen di masa depan.

Selain itu, periode tinggal yang diperlukan untuk memperoleh kewarganegaraan Jepang akan ditingkatkan dari minimum lima tahun saat ini menjadi sepuluh tahun atau lebih. Hal ini berarti warga negara asing yang ingin dinaturalisasi harus membuktikan periode tinggal yang lebih lama di Jepang.

 

Peningkatan Pengelolaan Pajak dan Iuran Jaminan Sosial

Kebijakan ini juga mencakup langkah-langkah untuk menangani ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak dan iuran jaminan sosial. Secara khusus, sedang dipertimbangkan untuk menetapkan sistem yang memungkinkan Badan Imigrasi mengidentifikasi informasi ketidakpatuhan, dengan langkah-langkah seperti menolak perpanjangan status tinggal dalam kasus ketidakpatuhan. Hal ini akan mengharuskan warga negara asing untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dengan cara yang sama seperti warga negara Jepang.

 

Langkah-langkah Dukungan untuk Kerukunan

Di samping langkah-langkah yang lebih ketat ini, inisiatif dukungan untuk membantu warga asing berintegrasi ke dalam masyarakat Jepang juga telah diumumkan. Pembentukan program yang memungkinkan warga asing belajar bahasa Jepang dan kebiasaan sosial Jepang sedang dipertimbangkan untuk mencegah isolasi di dalam komunitas lokal.

Perhatian khusus diberikan pada dukungan bagi anak-anak asing. Kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan adaptasi mereka di lingkungan pendidikan dengan memberikan kesempatan untuk belajar bahasa Jepang dasar sebelum memulai sekolah dasar.

 

Peninjauan Peraturan Pengadaan Tanah

Mengenai pembatasan pengadaan tanah oleh warga asing, tidak ada langkah khusus yang diumumkan kali ini. Namun, kebutuhan untuk meninjau kerangka regulasi dari perspektif keamanan secara eksplisit dinyatakan. Panitia ahli akan dibentuk pada Februari untuk memulai pembahasan, dengan kebijakan dasar diharapkan disusun sekitar musim panas.

Saat ini, Jepang tidak memiliki pembatasan fundamental terhadap warga asing yang memiliki atau menyewa properti. Pembahasan di masa depan akan merujuk pada contoh dari negara lain sambil mempertimbangkan konsistensi dengan hukum internasional. Perjanjian koalisi antara Partai Liberal Demokratik dan Nippon Ishin no Kai mencakup ketentuan untuk menyusun undang-undang yang memperkuat peraturan akuisisi tanah selama sidang biasa Diet tahun 2026. 

Di bawah sistem saat ini, pemberitahuan sebelumnya tentang transaksi tanah sudah wajib dilakukan di sekitar fasilitas yang menyimpan informasi sensitif. Selain itu, mulai tahun fiskal 2026, sistem yang mewajibkan individu untuk memberikan informasi kewarganegaraan saat mengakuisisi real estat dijadwalkan untuk dimulai.

 

Menangani Lonjakan Wisatawan

Langkah-langkah tersebut juga akan menangani peningkatan pesat dalam jumlah pengunjung yang tinggal dalam waktu singkat. Setelah jumlah pengunjung asing ke Jepang melampaui 40 juta untuk pertama kalinya pada tahun 2025, kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki konsentrasi wisatawan di area tertentu dan mendorong upaya untuk menyebarluaskan pengunjung.

 

Ringkasan

Kebijakan ini menandai pergeseran menuju prioritas kualitas dalam penerimaan warga negara asing. Meskipun memperketat persyaratan untuk tinggal permanen dan naturalisasi, kebijakan ini juga bertujuan untuk membangun masyarakat di mana warga negara asing dan warga negara Jepang dapat hidup berdampingan dengan mendukung integrasi warga negara asing ke dalam masyarakat Jepang. Arah pembahasan mengenai peraturan akuisisi tanah di masa depan akan menjadi sorotan.

 

🌱Nihongo no Tane  kini menawarkan layanan berlangganan yang mudah digunakan.

Kami mendukung talenta asing yang tinggal dan bekerja di Jepang melalui pembelajaran bahasa Jepang.

 

#StatusTinggal #IzinTinggalPermanen #KemahiranBahasaJepang #KewarganegaraanJepang #AkuisisiTanah